Optimalkan Peran TP4D, Kejati Sulteng Kawal Dana Desa

Palu- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang di dukung oleh 10 Kejaksaan Negeri dan 14  Cabang Kejaksaan Negeri dalam mengimplementasikan Pengawalan Dana Desa akan melakukan secara serentak kegiatan sosialisasi TP4D terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017 pada wilayah hukum kejaksaan negeri masing-masing se- Sulawesi Tengah dengan jumlah desa sebanyak 1871.

TP4D sendiri terbentuk berdasarkan Amanat Undang undang No,16 Tahun 2004 sesuai dengan Pasal 30 ayat(3) yang mengamanatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah untuk mengamankan Kebijakan Penegak Hukum melalui Pengawalan Kebijakan dana Desa ,hal ini juga sejalan dengan Inpres No.7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Melalui surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 , Pembentukkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan pembangunan dicetuskan,tujuannya untuk menghilangkan Keraguan ASN dalam Pengambilan Keputusan ,mewujudkan Perbaikan Birokrasi bagi Percepatan Program Strategis untuk Kepentingan Rakyat,terserapnya Anggaran Secara optimal sehingga Tercipta Iklim investasi Positif.

Sehingga Dalam pelaksanaan Penyerapan dana desa yang menjadi Proyek strategis Nasional dan menjadi salah satu Program Unggulan 9 Nawacita, terjadi pengawasan,pendampingan dan Pengawalan uang Negara bisa lebih bersifat Prepentif atau deteksi dini terhadap segala hal yang berpotensi merugikan Keuangan Negara.

Ketua Tim Pengawalan dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Sulawesi tengah, Ujang Supriyanto SH.MH yang juga selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi tengah mengatakan bahwa dibutuhkan kerjasama yang maksimal dalam mewujudkan pencapaian Serapan Dana Desa Antara pemerintah Desa,Pemerintah Daerah serta TP4D.

“Kerjasama yang baik dalam melakukan pemanfaatan Uang Negara yang mengucur di Desa sebagai dana desa sangat perlu,harus saling mendukung serta Transparan dalam segala hal sehingga kekeliruan penggunaan Uang Negara bisa di minimalisir dan di cegah sesuai Amanat Undang Undang” Ujar Asintel Kejati Sulteng,Ujang Supriyanto kepada Portalsulawesi.

Kajati Sulteng,Sampe Tuah SH diberbagai kesempatan selalu menekankan serta Mengingatkan Pentingnya Fungsi dan Peran TP4D dalam pengelolaan Dana Desa,bahkan bersama sama dengan Pemerintah Daerah Sulawesi tengah Pernah Menyelenggarakan Sosialisasi Peran TP4D.APIP,dan Camat dalam Pengelolaan Dana Desa Menuju Sulawesi tengah Zero Corruption yang dihadiri seluruh camat se sulawesi Tengah di Aula baharuddin Lopa,Kantor Kejaksaan Tinggi Sulteng ,Selasa 8 Agustus 2017 silam.

Sebagai Catatan,Sulawesi tengah saat ini mendapatkan Kucuran Dana Desa Tahun 2017 Dari Kementrian Desa sejumlah Rp.1.433.826.819.000,-, Dana sebesar tersebut harus mendapatkan Pengawalan dan Pengawasan Ekstra ketat dari TP4D Propinsi Sulawesi tengah, sehingga Amanat Negara dalam bentuk Anggaran untuk Kesejateraan Rakyat Indonesia Khususnya disulawesi tengah akan terealisasi secara Maksimal dan Proporsional.***

Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter